TONTONAN yang menjadi biasa belakangan ini adalah rakyat antre minyak tanah dan gas elpiji. Dua barang ini diburu rakyat karena dibutuhkan untuk menyalakan kompor masak. Antre minyak tanah dan elpiji ini menjadi sebuah ironi di tengah program konversi minyak tanah ke elpiji yang dilakukan pemerintah.
Kalau antrean itu terjadi hanya sebentar sebagai gejala penyesuaian perubahan dari memakai minyak tanah ke elpiji merupakan hal biasa yang masih patut dipahami. Tapi ketika antrean itu terus terjadi saban hari, tentu ini gejala yang luar biasa. Pasti ada yang tidak beres dalam proses perubahan itu.
Terjadinya antrean minyak tanah paling gampang dipahami. Meskipun rakyat sudah menerima tabung gas dan kompornya dengan gratis namun mereka masih butuh minyak tanah untuk cadangan karena kebiasaan memasak pakai minyak tanah belum hilang benar. Mereka pun berburu minyak tanah ke kampung lain ketika pasokan di kampungnya sudah mulai dikurangi.
Tapi antrean pembeli elpiji yang terjadi sepekan ini menjadikan kita tak habis pikir. Rakyat yang akan beralih ke elpiji bisa jadi kecewa dan bertanya apakah pemerintah ini serius? Rakyat dipaksa berpindah ke elpiji demi mengurangi subsidi minyak tanah tapi di tengah perubahan itu kenapa mendapatkan elpiji harus antre.
Dari fakta ini makin menunjukkan betapa susahnya menjadi rakyat Indonesia. Untuk mendapatkan sejumput kebutuhan pokok harus antre mulai beras, minyak goreng, minyak tanah, elpiji, pupuk urea, bahkan uang BLT (Bantuan Langsung Tunai).
Menurut logika rakyat, kalau pemerintah berniat memaksa rakyatnya memakai elpiji semestinya sudah diperhitungkan kebutuhan nasional serta pasokan yang cukup dan distribusi yang lancar. Selain itu juga ada tim monitor yang mengawasi pelaksanaan program ini. Keinginan rakyat adalah kemudahan dalam hidup di tengah kesulitan ekonomi di negeri ini. Janganlah program pemerintah berpeluang menjepit rakyat yang sudah hidup sempit ini.
Dalam kasus antrean elpiji, pejabat Pertamina dan Hiswana Migas menuduh pengecer bermain dengan menimbun barang sehingga seolah-olah terjadi pasokan kurang. Akibatnya harga elpiji melambung karena permintaan tinggi. Mereka berdalih distribusi elpiji berjalan seperti biasa dan tidak ada pengurangan pasokan dari Pertamina dan agen.
Tapi di lapangan menurut pengakuan para pengecer, pasokan memang dikurangi oleh agen. Mereka tidak mungkin menimbun elpiji karena tidak punya tempat untuk menyimpan tabung elpiji.
Saling menuding itu pasti tidak menyelesaikan masalah. Sebab ini lagu lama ketika terjadi antrean elpiji. Bila saling menyalahkan tetap dijadikan alasan, menurut logika pihak manakah yang paling berpeluang besar menimbun elpiji?
Pemerintah, Pertamina, Hiswana Migas, harus bekerja keras untuk melayani rakyat dengan ikhlas karena rakyat memakai elpiji itu dipaksa bukan atas kehendaknya. Karena itu layani dengan baik.
Ikhlas itu artinya bekerjalah sesuai dengan fungsi dan tugas yang sudah dibebankan dengan gaji yang sudah diterimakan. Lebih jelas lagi, bekerjalah tanpa berpikir mencari keuntungan berdagang di tengah perubahan pemakaian elpiji yang sekarang meningkat karena program konversi.
Di tangan pemerintah, Pertamina, dan Hiswana Migas sekarang rakyat bergantung mendapatkan elpiji sesuai harga resmi. Janganlah berpikir karena rakyat sudah bergantung maka kondisi dapat dimainkan. (*).
Senin, 31 Maret 2008
Sabtu, 29 Maret 2008
Negara Jangan Dijadikan Alat
Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilihan Umum mau tidak mau harus disahkan hari ini baik lewat musyawarah mufakat atau voting. Sebab kalau DPR menunda lagi pengesahan itu bakal menjadi peristiwa memalukan karena acara pengesahan sudah ditunda dua kali. Semula RUU itu bakal disahkan pada 26 Februari lantas ditunda 28 Februari yang ternyata juga dibatalkan. Kemudian ditetapkan Senin, 3 Maret ini. Itu pun masih menyisakan dua pasal yang belum mufakat sehingga mau tidak mau harus divoting.
Molornya pengesahan RUU Pemilu ini sudah menimbulkan reaksi dan kecaman terhadap kinerja DPR sebab kasus ini makin menunjukkan kalau wakil rakyat itu lebih menyuarakan kelompoknya bukan rakyat. Pokok pangkalnya karena materi yang menyebabkan molornya pengesahan adalah perdebatan untuk kepentingan partai politik dalam Pemilu 2009.
Contohnya adalah keputusan yang mengejutkan dari Pansus RUU Pemilu tentang lolosnya 16 partai politik yang sekarang ini mempunyai kursi di DPR. Keputusan itu ditetapkan menjelang batas akhir penutupan penyerahan berkas partai politik di Departemen Hukum dan HAM.
Lolosnya 16 parpol langsung ikut Pemilu 2009 ini tentu saja menyalahi aturan electoral threshold (ET) 3% yang termuat dalam UU No. 12/2003 tentang Pemilu maupun pasal dalam RUU Pemilu. Tujuan dicantumkannya ET 3% adalah cara menyeleksi parpol yang berhak ikut pemilu secara alami. Asumsinya parpol yang perolehan suara kurang dari 3% berarti tidak dikehendaki rakyat konsekuensinya harus dibubarkan. Namun aturan itu dilanggar sendiri oleh anggota DPR demi kepentingan sejumlah parpol yang tidak lolos ET 3%.
Tentu saja ini bentuk ketidakadilan yang dibuat oleh DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang yang mulai terkesan membuat aturan semaunya. Bayangkan saja, di antara 16 parpol yang langsung ikut pemilu 2009 itu hanya punya satu kursi. Jumlah kursi yang sebetulnya tak pantas untuk langsung lolos pemilu.
Dari peristiwa ini mulai tampak tanda-tanda para politikus menjadikan partai politik sebagai tujuan dan negara menjadi alat. Politikus berjuang untuk kemakmuran partai dan pengurusnya dengan memanfaatkan fasilitas dan kekayaan negara. Sungguh ironis kalau ini terjadi maka rakyat benar-benar menjadi objek penderita.
Hari ini tinggal dua pasal yang belum tuntas dan harus diselesaikan hari ini juga lewat voting atau mufakat. Pasal itu adalah pertama, penghitungan sisa suara, apakah habis di Daerah Pemilihan (Dapil) atau ditarik ke propinsi. Kedua, penentuan calon terpilih, jika ada dua calon memperoleh lebih dari 20 persen, apakah melalui metode nomor urut, atau suara terbanyak.
Dua pasal itu tidak berkaitan langsung dengan rakyat namun kepentingan calon legislatif dan parpol. Karena itu jangan sampai pembuatan keputusannya bertele-tele lagi sehingga menghabiskan waktu dan biaya sidang.
Voting juga bagian dari demokrasi kalau tidak dapat dicapai mufakat maka voting harus dilakukan. Janganlah berperilaku seperti penguasa Orde Baru yang mengharamkan voting dan menekankan musyawarah mufakat padahal yang terjadi adalah merekayasa keputusan sebelum dibuat.
Sungguh tak elok kalau masih ada parpol yang takut kalah voting dalam pembuatan keputusan sehingga mengorbankan waktu dan biaya negara. Padahal UU Pemilu sudah ditunggu Komisi Pemilihan Umum untuk segera membuat jadwal penyelenggaraan pemilu. Bila molor lagi maka persiapan pemilu menjadi sangat pendek sehingga mempengaruhi kualitas pelaksanaannya. . (*)
Molornya pengesahan RUU Pemilu ini sudah menimbulkan reaksi dan kecaman terhadap kinerja DPR sebab kasus ini makin menunjukkan kalau wakil rakyat itu lebih menyuarakan kelompoknya bukan rakyat. Pokok pangkalnya karena materi yang menyebabkan molornya pengesahan adalah perdebatan untuk kepentingan partai politik dalam Pemilu 2009.
Contohnya adalah keputusan yang mengejutkan dari Pansus RUU Pemilu tentang lolosnya 16 partai politik yang sekarang ini mempunyai kursi di DPR. Keputusan itu ditetapkan menjelang batas akhir penutupan penyerahan berkas partai politik di Departemen Hukum dan HAM.
Lolosnya 16 parpol langsung ikut Pemilu 2009 ini tentu saja menyalahi aturan electoral threshold (ET) 3% yang termuat dalam UU No. 12/2003 tentang Pemilu maupun pasal dalam RUU Pemilu. Tujuan dicantumkannya ET 3% adalah cara menyeleksi parpol yang berhak ikut pemilu secara alami. Asumsinya parpol yang perolehan suara kurang dari 3% berarti tidak dikehendaki rakyat konsekuensinya harus dibubarkan. Namun aturan itu dilanggar sendiri oleh anggota DPR demi kepentingan sejumlah parpol yang tidak lolos ET 3%.
Tentu saja ini bentuk ketidakadilan yang dibuat oleh DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang yang mulai terkesan membuat aturan semaunya. Bayangkan saja, di antara 16 parpol yang langsung ikut pemilu 2009 itu hanya punya satu kursi. Jumlah kursi yang sebetulnya tak pantas untuk langsung lolos pemilu.
Dari peristiwa ini mulai tampak tanda-tanda para politikus menjadikan partai politik sebagai tujuan dan negara menjadi alat. Politikus berjuang untuk kemakmuran partai dan pengurusnya dengan memanfaatkan fasilitas dan kekayaan negara. Sungguh ironis kalau ini terjadi maka rakyat benar-benar menjadi objek penderita.
Hari ini tinggal dua pasal yang belum tuntas dan harus diselesaikan hari ini juga lewat voting atau mufakat. Pasal itu adalah pertama, penghitungan sisa suara, apakah habis di Daerah Pemilihan (Dapil) atau ditarik ke propinsi. Kedua, penentuan calon terpilih, jika ada dua calon memperoleh lebih dari 20 persen, apakah melalui metode nomor urut, atau suara terbanyak.
Dua pasal itu tidak berkaitan langsung dengan rakyat namun kepentingan calon legislatif dan parpol. Karena itu jangan sampai pembuatan keputusannya bertele-tele lagi sehingga menghabiskan waktu dan biaya sidang.
Voting juga bagian dari demokrasi kalau tidak dapat dicapai mufakat maka voting harus dilakukan. Janganlah berperilaku seperti penguasa Orde Baru yang mengharamkan voting dan menekankan musyawarah mufakat padahal yang terjadi adalah merekayasa keputusan sebelum dibuat.
Sungguh tak elok kalau masih ada parpol yang takut kalah voting dalam pembuatan keputusan sehingga mengorbankan waktu dan biaya negara. Padahal UU Pemilu sudah ditunggu Komisi Pemilihan Umum untuk segera membuat jadwal penyelenggaraan pemilu. Bila molor lagi maka persiapan pemilu menjadi sangat pendek sehingga mempengaruhi kualitas pelaksanaannya. . (*)
Jumat, 28 Maret 2008
Pasar Narkoba
Ditangkapnya pedagang narkotika di perumahan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, oleh polisi menandakan omzet peredaran narkoba di negara ini sudah besar. Barang bukti narkoba jenis kristal metamfetamin atau yang biasa disebut sabu-sabu jumlahnya mencapai 600 kilogram senilai Rp 600 miliar.
Barang ini diduga milik pedagang yang mempunyai jaringan internasional mengingat barang serupa juga pernah ditangkap di Teluk Naga, pantai Indah Kapuk, dan penemuan pabrik SS di Banten dan Batu beberapa tahun lalu. Diduga masih terdapat narkoba lain yang jumlahnya mendekati satu ton belum berhasil ditangkap polisi dalam penggerebekan pekan lalu itu.
Penangkapan pedagang narkoba ini semakin mengungkap masalah narkotika di Indonesia sudah menjadi perkara serius. Keseriusan itu tampak dari indikasi, pertama, jumlah narkoba sangat besar. Kedua, pelakunya orang asing.
Jumlah narkoba yang begitu besar menandakan Indonesia telah menjadi pasar narkoba karena barang itu laku keras di sini sehingga pasokan kian banyak. Pedagang narkoba kebanyakan orang asing menunjukkan negara ini merupakan pasar potensial untuk menjual barang ini.
Ini tentu memprihatinkan karena barang yang dijual sangat berbahaya yang dapat merusak jiwa bangsa. Kristal metamfetamin yang juga disebut kristal meth atau ice dan di sini disebut sebagai sabu-sabu mulai dikenal pada tahun 1990-an.
Barang haram itu disukai karena pengguna merasakan dapat memberikan lebih banyak tenaga dan kekuatan, membuat tahan tidak tidur selama 24 hingga 48, bahkan 72 jam. Sabu-sabu juga dikatakan memberikan pengalaman seks lebih lama dan lebih baik. Dikatakan juga sabu-sabu membantu penggunanya berpikir lebih jelas.
Sebenarnya efek buruk narkoba jenis itu jauh lebih berbahaya daripada heroin atau biasa juga disebut putaw. Penggunaan dan penyalahgunaan sabu-sabu jangka panjang menimbulkan kerusakan pada susunan saraf pusat, mengakibatkan depresi dan kelemahan, keracunan pada jantung dan pembuluh darah, dan sangat sering mengakibatkan paranoia tinggi dan parah. Kecenderungan depresi sifat bunuh diri sangat umum pada orang yang memakai sabu-sabu. Bahkan dapat menimbulkan perilaku brutal lebih sering terjadi daripada putaw.
Mengingat pengaruh buruknya yang begitu besar bagi penggunanya yang sekarang ini sudah meluas di kalangan remaja dan orang dewasa, sudah sepatutnya pemerintah berlaku tegas terhadap kasus ini sama seperti pemberantsan korupsi.
Tindakan tegas itu adalah pemberian hukum yang setimpal dengan kerugian yang ditimbulkannya. Selain itu, mulai penyidikan dan pengadilan oleh aparat hukum harus mendapat perhatian ketat.
Sebab untuk beberapa kasus narkoba setelah disidangkan hanya mendapat hukuman ringan bahkan bebas karena berkas tuntutan yang dibuat jaksa seperti sengaja dikaburkan. Karena ini perdagangan besar tentu saja pelakunya tidak segan menyuap para penegak hukum untuk dapat dibebaskan.
Bila pemerintah tidak mengambil sikap tegas atas masalah ini maka pertaruhannya adalah masa depan bangsa. Sebab pemakaian narkoba di kalangan remaja terus naik seiring dengan mudahnya mendapatkan barang itu.
Sikap tegas yang dibutuhkan adalah pertama, perberat hukuman bagi pembuat, pedagang dan pengedar yang menjadi jaringan narkoba. Kedua, awasi proses penyidikan dan peradilan perkara ini untuk mencegah terjadinya suap. (*).
Barang ini diduga milik pedagang yang mempunyai jaringan internasional mengingat barang serupa juga pernah ditangkap di Teluk Naga, pantai Indah Kapuk, dan penemuan pabrik SS di Banten dan Batu beberapa tahun lalu. Diduga masih terdapat narkoba lain yang jumlahnya mendekati satu ton belum berhasil ditangkap polisi dalam penggerebekan pekan lalu itu.
Penangkapan pedagang narkoba ini semakin mengungkap masalah narkotika di Indonesia sudah menjadi perkara serius. Keseriusan itu tampak dari indikasi, pertama, jumlah narkoba sangat besar. Kedua, pelakunya orang asing.
Jumlah narkoba yang begitu besar menandakan Indonesia telah menjadi pasar narkoba karena barang itu laku keras di sini sehingga pasokan kian banyak. Pedagang narkoba kebanyakan orang asing menunjukkan negara ini merupakan pasar potensial untuk menjual barang ini.
Ini tentu memprihatinkan karena barang yang dijual sangat berbahaya yang dapat merusak jiwa bangsa. Kristal metamfetamin yang juga disebut kristal meth atau ice dan di sini disebut sebagai sabu-sabu mulai dikenal pada tahun 1990-an.
Barang haram itu disukai karena pengguna merasakan dapat memberikan lebih banyak tenaga dan kekuatan, membuat tahan tidak tidur selama 24 hingga 48, bahkan 72 jam. Sabu-sabu juga dikatakan memberikan pengalaman seks lebih lama dan lebih baik. Dikatakan juga sabu-sabu membantu penggunanya berpikir lebih jelas.
Sebenarnya efek buruk narkoba jenis itu jauh lebih berbahaya daripada heroin atau biasa juga disebut putaw. Penggunaan dan penyalahgunaan sabu-sabu jangka panjang menimbulkan kerusakan pada susunan saraf pusat, mengakibatkan depresi dan kelemahan, keracunan pada jantung dan pembuluh darah, dan sangat sering mengakibatkan paranoia tinggi dan parah. Kecenderungan depresi sifat bunuh diri sangat umum pada orang yang memakai sabu-sabu. Bahkan dapat menimbulkan perilaku brutal lebih sering terjadi daripada putaw.
Mengingat pengaruh buruknya yang begitu besar bagi penggunanya yang sekarang ini sudah meluas di kalangan remaja dan orang dewasa, sudah sepatutnya pemerintah berlaku tegas terhadap kasus ini sama seperti pemberantsan korupsi.
Tindakan tegas itu adalah pemberian hukum yang setimpal dengan kerugian yang ditimbulkannya. Selain itu, mulai penyidikan dan pengadilan oleh aparat hukum harus mendapat perhatian ketat.
Sebab untuk beberapa kasus narkoba setelah disidangkan hanya mendapat hukuman ringan bahkan bebas karena berkas tuntutan yang dibuat jaksa seperti sengaja dikaburkan. Karena ini perdagangan besar tentu saja pelakunya tidak segan menyuap para penegak hukum untuk dapat dibebaskan.
Bila pemerintah tidak mengambil sikap tegas atas masalah ini maka pertaruhannya adalah masa depan bangsa. Sebab pemakaian narkoba di kalangan remaja terus naik seiring dengan mudahnya mendapatkan barang itu.
Sikap tegas yang dibutuhkan adalah pertama, perberat hukuman bagi pembuat, pedagang dan pengedar yang menjadi jaringan narkoba. Kedua, awasi proses penyidikan dan peradilan perkara ini untuk mencegah terjadinya suap. (*).
Perubahan Politik di Malaysia
PERUBAHAN kekuatan politik di Malaysia hendaknya menyadarkan setiap penguasa bahwa manipulasi politik tidak selamanya langgeng dan gelombang kekuatan rakyat pasti menampakkan keinginan sebenarnya.
Pemilu Malaysia yang berlangsung Sabtu (8/3/2008) lalu telah memunculkan kekuatan baru dari oposisi yang selama ini dilemahkan oleh penguasa yang dikuasai koalisi Barisan Nasional (BN) dimotori partai UMNO. Meskipun BN masih mayoritas di parlemen dan berhak membentuk pemerintah namun posisinya tidak lagi mayoritas tunggal karena perolehan kursi tidak lagi menguasai 2/3 dari 222 kursi parlemen. Kekuatan BN di parlemen kali ini hanya 63% padahal sebelumnya selalu mencapai 90%.
Perubahan itu juga terjadi di wilayah negara bagian yang sebelumnya menguasai hampir seluruhnya kecuali Kelantan. Kini ada lima negara bagian yang lepas dari dominasinya dan jatuh ke tangan partai oposisi yang tergabung dalam Barisan Alternatif.
Dengan posisi ini BN tidak lagi seenaknya mengubah konstitusi untuk kepentingan politik dan kekuasaannya. Penguasa sekarang mendapat imbangan suara dari kelompok oposisi sekitar 37% atau 84 kursi. Sisi baiknya sekarang keputusan politik tidak lagi didominasi suara penguasa tapi juga mendengar suara alternatif dari kekuatan lain sehingga fungsi check anda balance berjalan.
Naiknya kekuatan oposisi memang tak lepas dari perubahan politik dan konflik sosial yang terjadi di Malaysia belakangan ini. Perdana Menteri Ahmad Abdullah Badawi ketika memerintah membuat keputusan mengurangi masa hukuman tokoh pembangkang, Anwar Ibrahim, dengan maksud untuk meredakan ketegangan politik dan mendapatkan simpati rakyat dan ingin menunjukkan sikap pemerintah yang reformatif.
Tapi Badawi harus menerima kenyataan bahwa keputusannya itu justru menjadikan gerakan oposisi menjadi membesar akibat aktivitas politik Anwar Ibrahim. Simpati rakyat tidak didapatkan akibat kenaikan harga barang kebutuhan yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah. Padahal ketika Anwar Ibrahim masih dipenjara, dalam pemilu 2004, kekuatan oposisi menurun drastis setelah sempat bangkit pada 1999.
Upaya membendung pengaruh Anwar Ibrahim sudah dilakukan Badawi dengan memajukan jadwal pemilu yang semestinya digelar Mei 2009 dimajukan pada Maret 2008. Tujuannya agar Anwar Ibrahim tidak dapat mencalonkan sebagai anggota parlemen karena dia masih terkena hukuman tidak boleh mencalonkan sebagai legislatif sampai April 2008.
Namun fakta di lapangan membuktikan sebaliknya. Karena dia masih dibolehkan berkampanye maka tak pelak ceramah Anwar Ibrahim untuk partai oposisi telah menarik simpati rakyat. Kehadiran Anwar Ibrahim mampu mendongkrak popularitas calon dari partai oposisi dari berbagai etnis Melayu, Cina dan India. Rakyat negeri jiran itu menjadi percaya kepada kandidat oposisi tanpa memandang rasnya.
Keresahan sosial yang terjadi di kalangan etnis India yang menuntut tidak ada diskriminasi juga turut memperburuk citra pemerintah yang dianggap belum memberikan keadilan bagi semua warga negara. Selain itu perilaku buruk politikus dari anggota koalisi BN yang tersangkut skandal seks dan korupsi membuat rakyat berpaling ke pihak lain.
Dari hasil pemilu ini maka pelajaran terpenting dari setiap penguasa adalah jangan menganggap remeh suara rakyat. Jangan berpikir rakyat selalu setuju dengan kemauan penguasa. Arogansi kekuasaan seperti ditunjukkan para menteri Badawi dengan menghina Anwar Ibrahim sebagai politikus bangkrut justru berbalik membangkrutkan penguasa. Para penguasa pun harus menyadari bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Kekuasaan tak pernah langgeng sebab kekuasaan yang lama cenderung korup dan ketika perbuatan korup sudah menyebar maka kondisi itu yang bakal menjatuhkan penguasa. (*).
Pemilu Malaysia yang berlangsung Sabtu (8/3/2008) lalu telah memunculkan kekuatan baru dari oposisi yang selama ini dilemahkan oleh penguasa yang dikuasai koalisi Barisan Nasional (BN) dimotori partai UMNO. Meskipun BN masih mayoritas di parlemen dan berhak membentuk pemerintah namun posisinya tidak lagi mayoritas tunggal karena perolehan kursi tidak lagi menguasai 2/3 dari 222 kursi parlemen. Kekuatan BN di parlemen kali ini hanya 63% padahal sebelumnya selalu mencapai 90%.
Perubahan itu juga terjadi di wilayah negara bagian yang sebelumnya menguasai hampir seluruhnya kecuali Kelantan. Kini ada lima negara bagian yang lepas dari dominasinya dan jatuh ke tangan partai oposisi yang tergabung dalam Barisan Alternatif.
Dengan posisi ini BN tidak lagi seenaknya mengubah konstitusi untuk kepentingan politik dan kekuasaannya. Penguasa sekarang mendapat imbangan suara dari kelompok oposisi sekitar 37% atau 84 kursi. Sisi baiknya sekarang keputusan politik tidak lagi didominasi suara penguasa tapi juga mendengar suara alternatif dari kekuatan lain sehingga fungsi check anda balance berjalan.
Naiknya kekuatan oposisi memang tak lepas dari perubahan politik dan konflik sosial yang terjadi di Malaysia belakangan ini. Perdana Menteri Ahmad Abdullah Badawi ketika memerintah membuat keputusan mengurangi masa hukuman tokoh pembangkang, Anwar Ibrahim, dengan maksud untuk meredakan ketegangan politik dan mendapatkan simpati rakyat dan ingin menunjukkan sikap pemerintah yang reformatif.
Tapi Badawi harus menerima kenyataan bahwa keputusannya itu justru menjadikan gerakan oposisi menjadi membesar akibat aktivitas politik Anwar Ibrahim. Simpati rakyat tidak didapatkan akibat kenaikan harga barang kebutuhan yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah. Padahal ketika Anwar Ibrahim masih dipenjara, dalam pemilu 2004, kekuatan oposisi menurun drastis setelah sempat bangkit pada 1999.
Upaya membendung pengaruh Anwar Ibrahim sudah dilakukan Badawi dengan memajukan jadwal pemilu yang semestinya digelar Mei 2009 dimajukan pada Maret 2008. Tujuannya agar Anwar Ibrahim tidak dapat mencalonkan sebagai anggota parlemen karena dia masih terkena hukuman tidak boleh mencalonkan sebagai legislatif sampai April 2008.
Namun fakta di lapangan membuktikan sebaliknya. Karena dia masih dibolehkan berkampanye maka tak pelak ceramah Anwar Ibrahim untuk partai oposisi telah menarik simpati rakyat. Kehadiran Anwar Ibrahim mampu mendongkrak popularitas calon dari partai oposisi dari berbagai etnis Melayu, Cina dan India. Rakyat negeri jiran itu menjadi percaya kepada kandidat oposisi tanpa memandang rasnya.
Keresahan sosial yang terjadi di kalangan etnis India yang menuntut tidak ada diskriminasi juga turut memperburuk citra pemerintah yang dianggap belum memberikan keadilan bagi semua warga negara. Selain itu perilaku buruk politikus dari anggota koalisi BN yang tersangkut skandal seks dan korupsi membuat rakyat berpaling ke pihak lain.
Dari hasil pemilu ini maka pelajaran terpenting dari setiap penguasa adalah jangan menganggap remeh suara rakyat. Jangan berpikir rakyat selalu setuju dengan kemauan penguasa. Arogansi kekuasaan seperti ditunjukkan para menteri Badawi dengan menghina Anwar Ibrahim sebagai politikus bangkrut justru berbalik membangkrutkan penguasa. Para penguasa pun harus menyadari bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Kekuasaan tak pernah langgeng sebab kekuasaan yang lama cenderung korup dan ketika perbuatan korup sudah menyebar maka kondisi itu yang bakal menjatuhkan penguasa. (*).
Tunjangan Hakim dan Jaksa
ABUNAWAS suatu ketika pernah berperilaku gila. Dia naik kuda kepang lantas menari-nari di jalanan. Warga kota Baghdad pun gempar karena perilaku aneh tokoh masyarakat itu. Ketika dipanggil raja, maka dia pun dengan sedih menceritakan, ketika bapaknya meninggal dia dipesankan agar jangan menggantikan posisinya sebagai hakim kerajaan. Alasannya, seadil-adilnya seorang hakim suatu saat pasti pernah lengah sehingga membuat keputusan yang tidak adil. Padahal keputusan seorang hakim itu menentukan nasib manusia. Selain itu semua keputusan yang pernah dibuat pasti dimintakan pertanggungjawaban bukan hanya di hadapan raja tapi juga tuhan.
Untuk memenuhi pesan bapaknya itu dan menghindari penunjukan oleh raja maka Abunawas rela berlagak gila sebab dia memang tidak mau menjadi hakim meskipun posisinya terhormat dan gajinya besar.
Di dunia peradilan Indonesia yang terjadi kebalikannya. Ada aparat hukum yang justru bertindak gila setelah memperoleh jabatannya. Berperilaku gila karena menjualbelikan pasal-pasal untuk menawarkan hukuman berat atau ringan. Cerita jual beli perkara ini bukan cerita baru di dunia peradilan. Kasus terbaru adalah ditangkapnya jaksa Urip Tri Gunawan yang menerima suap setelah dihentikan penyidikan kasus BLBI Syamsul Nursalim. Di luar itu tuntutan yang janggal dari jaksa atau vonis ringan untuk perkara korupsi dan narkoba masih sering terjadi.
Godaan suap di dunia peradilan sudah menjadi keprihatinan banyak orang. Hukum tidak lagi ditegakkan demi keadilan tapi demi uang. Beberapa kalangan menilai itu terjadi karena gaji aparat hukum yang kecil sementara iming-iming suap begitu menggoda.
Untuk mencegah terjadi jual beli keadilan pemerintah menetapkan memberikan tunjangan bagi hakim di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Tunjangan khusus setiap bulan yang diterima antara Rp 4,2 juta sampai Rp 31,1 juta tergantung dari eselon dan jabatannya.
Kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 tahun 2008 tertanggal 10 Maret 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
Kalau dilihat dari nilai tunjangan boleh jadi masih tergolong kecil dibandingkan dengan uang suap yang terjadi di pengadilan tapi dengan diberikan tunjangan itu setidaknya pemerintah sudah menjamin setiap hakim dan jaksa sudah dapat hidup berkecukupan. Tanpa uang suap kehidupan mereka bahkan sudah berlebihan. Dengan demikian tidak ada dalih bagi mereka mau disuap karena gaji kecil.
Dengan jaminan itu diharapkan para penegak hukum dapat konsentrasi menjalankan tugasnya dengan memberikan keadilan hukum bagi warga negara tanpa dipengaruhi uang. Memang harus dibarengi adanya komitmen dari para hakim dan jaksa agar mau menegakkan peradilan yang bersih dan netral demi reformasi dunia peradilan yang sudah bercitra sangat buruk.
Bila pemerintah sudah memberikan jaminan kehidupan yang lebih dari cukup bagi hakim dan jaksa ternyata di antara mereka masih ada yang berperilaku korup dan menerima suap maka sangat pantas kalau mereka dilenyapkan dari muka bumi. Sebab penegak hukum yang sudah gila tidak layak hidup lagi. Kalau mereka dibiarkan hidup akan membuat dunia tambah kacau penuh ketidakadilan.
Upaya pemerintah ini harus diimbangi dengan hukuman yang berat bagi penyuap yang dilakukan orang berperkara dan pengacaranya. Sebab seringkali merekalah yang menawarkan lebih dulu pembelian keadilan itu.
Memang pemberian tunjangan itu masih ada kelemahannya karena polisi sebagai bagian dari aparat penyidik tidak dimasukkan. Padahal penyidikan polisi merupakan langkah awal dalam dunia peradilan sebelum masuk ke kejaksaan dan pengadilan. Tapi kita percaya, pemerintah secara bertahap bakal melengkapi itu karena ada itikad untuk memperbaiki dunia hukum kita. (*).
Untuk memenuhi pesan bapaknya itu dan menghindari penunjukan oleh raja maka Abunawas rela berlagak gila sebab dia memang tidak mau menjadi hakim meskipun posisinya terhormat dan gajinya besar.
Di dunia peradilan Indonesia yang terjadi kebalikannya. Ada aparat hukum yang justru bertindak gila setelah memperoleh jabatannya. Berperilaku gila karena menjualbelikan pasal-pasal untuk menawarkan hukuman berat atau ringan. Cerita jual beli perkara ini bukan cerita baru di dunia peradilan. Kasus terbaru adalah ditangkapnya jaksa Urip Tri Gunawan yang menerima suap setelah dihentikan penyidikan kasus BLBI Syamsul Nursalim. Di luar itu tuntutan yang janggal dari jaksa atau vonis ringan untuk perkara korupsi dan narkoba masih sering terjadi.
Godaan suap di dunia peradilan sudah menjadi keprihatinan banyak orang. Hukum tidak lagi ditegakkan demi keadilan tapi demi uang. Beberapa kalangan menilai itu terjadi karena gaji aparat hukum yang kecil sementara iming-iming suap begitu menggoda.
Untuk mencegah terjadi jual beli keadilan pemerintah menetapkan memberikan tunjangan bagi hakim di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Tunjangan khusus setiap bulan yang diterima antara Rp 4,2 juta sampai Rp 31,1 juta tergantung dari eselon dan jabatannya.
Kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 tahun 2008 tertanggal 10 Maret 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
Kalau dilihat dari nilai tunjangan boleh jadi masih tergolong kecil dibandingkan dengan uang suap yang terjadi di pengadilan tapi dengan diberikan tunjangan itu setidaknya pemerintah sudah menjamin setiap hakim dan jaksa sudah dapat hidup berkecukupan. Tanpa uang suap kehidupan mereka bahkan sudah berlebihan. Dengan demikian tidak ada dalih bagi mereka mau disuap karena gaji kecil.
Dengan jaminan itu diharapkan para penegak hukum dapat konsentrasi menjalankan tugasnya dengan memberikan keadilan hukum bagi warga negara tanpa dipengaruhi uang. Memang harus dibarengi adanya komitmen dari para hakim dan jaksa agar mau menegakkan peradilan yang bersih dan netral demi reformasi dunia peradilan yang sudah bercitra sangat buruk.
Bila pemerintah sudah memberikan jaminan kehidupan yang lebih dari cukup bagi hakim dan jaksa ternyata di antara mereka masih ada yang berperilaku korup dan menerima suap maka sangat pantas kalau mereka dilenyapkan dari muka bumi. Sebab penegak hukum yang sudah gila tidak layak hidup lagi. Kalau mereka dibiarkan hidup akan membuat dunia tambah kacau penuh ketidakadilan.
Upaya pemerintah ini harus diimbangi dengan hukuman yang berat bagi penyuap yang dilakukan orang berperkara dan pengacaranya. Sebab seringkali merekalah yang menawarkan lebih dulu pembelian keadilan itu.
Memang pemberian tunjangan itu masih ada kelemahannya karena polisi sebagai bagian dari aparat penyidik tidak dimasukkan. Padahal penyidikan polisi merupakan langkah awal dalam dunia peradilan sebelum masuk ke kejaksaan dan pengadilan. Tapi kita percaya, pemerintah secara bertahap bakal melengkapi itu karena ada itikad untuk memperbaiki dunia hukum kita. (*).
Film Fitna Dinilai Sampah
Film pendek Fitna hasil suntingan anggota parlemen Belanda, Geert Wilders, yang anti Islam diapresiasi buruk di luar negeri, Sabtu (29/3). Bahkan Kejaksaan Agung Belanda memeriksa film itu untuk mengetahui apakah mengandung muatan yang melanggar hukum.
PM Belanda, Jan Peter Balkenende, di televisi setempat menjelaskan sikap pemerintah Belanda yang menyesalkan film itu. Menurut Balkenende, Kejakgung meneliti apakah ada pasal-pasal hukum pidana yang dilanggar. "Dalam situasi semacam ini akan selalu dilihat ke batas-batas yuridis," kata Balkenende yang pemimpin Partai Kristen Demokrat (CDA).
Ditambahkan bahwa film itu tidak punya tujuan lain kecuali menyakiti perasaan. "Masalahnya adalah bukan agama, tetapi penyalahgunaan (terhadapnya)," kata Balkenende.
Dia mengemukakan pemerintah Belanda menyesalkan keputusan Wilders mengedarkan film itu, sekalipun pemerintah telah memintanya agar ia menahan diri untuk tidak melepas film itu kepada publik.
Menteri Kehakiman Belanda, Ernst Hirsch Ballin bertemu dengan para tokoh agama dan keyakinan masyarakat Belanda berkaitan dengan peradaran film itu. Dia meminta masyarakat jangan sampai berpecah-belah karena ulah Wilders. “Pencitraan Islam yang dilakukan Wilders adalah bukan sikap negeri dan rakyat Belanda,” katanya.
Pertemuan dengan para tokoh agama dan keyakinan, katanya, berlangsung positif. Mereka semua tetap berkepala dingin. Ballin bergerak cepat dengan mengumpulkan para tokoh tersebut untuk dialog membicarakan mengenai Fitna, film anti-Islam bikinan Wilders, segera setelah film itu disiarkan Kamis malam atau Jumat WIB.
Tanggapan dari anggota parlemen Belanda lainnya terhadap film Wilders pun tampak merendahkan. Ketua Fraksi Kiri-Hijau, Femke Halsema, dari oposisi mengatakan, film itu tidak memuat sesuatu yang baru. Padahal Geert Wilders gencar mengatakan filmnya akan menunjukkan bukti-bukti bahwa Islam itu fasis. "Dengan itu dia telah gagal," kata Halsema.
Partai-partai koalisi yang memerintah, yakni Partai Kristen Demokrat (CDA), Partai Buruh (PvdA), dan Partai Uni Kristen (CU) menilai gambar yang ditampilkan dalam film itu adalah comotan rekaman gambar-gambar lama, lalu dikompilasi menurut visi Wilders.
Ketua Fraksi CDA, Pieter van Geel, menyebut bahwa film itu melukai keyakinan orang secara tidak perlu. Dia tetap dengan pendapatnya bahwa film semacam itu sebaiknya tidak disiarkan.
"Itu semua gambar-gambar lama. Namun bagaimana Wilders merangkainya itu sungguh sangat menakutkan," komentar pelaksana tugas Ketua Fraksi Partai Buruh Mareitte Hamer. Dia menambahkan, Wilders telah menyinggung perasaan sekelompok orang.
Partai Sosialis (SP) dalam pernyataannya menyatakan tidak melihat hal baru dalam film yang bikin heboh itu. "Itu kan cuma kliping koran dan gambar lama televisi. Dan dia seperti biasa menggeneralisasi," penilaian Partai Sosialis.
Pemimpin partai oposisi lainnya Mark Rutte dari Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD) menyebut film Wilders itu sia-sia. "Jangankan melakukan hal konstruktif dia malah menampilkan film tindakan kriminal dan teroris," kata Rutte.
"Film itu membangkitkan kesan bahwa setiap muslim itu teroris dan menggunakan kekerasan. Padahal tidak demikian. Mayoritas muslim di Belanda justru mengambil jarak terhadap penyalahgunaan agama," kata Ketua Fraksi CU, Arie Slob.
Uni Eropa juga mengutuk film itu. "Kami meyakini bahwa berbagai tindakan, seperti film yang disebut di atas, tidak membawa manfaat apa-apa selain hanya mengobarkan kebencian," kata pernyataan Presiden EU yang kini dipegang Slovenia.
"Uni Eropa dan negara anggotanya menerapkan prinsip kebebasan berpendapat yang merupakan bagian dari nilai-nilai dan tradisi kita. Namun demikian, kebebasan ini hendaknya dilaksanakan dalam semangat menghormati agama dan kepercayaan pihak lain."
Para menlu UE menggelar pertemuan tak resmi di Brdo, Slovenia, yang mengulangi seruan dalam bahasa yang lebih keras terhadap langkah Wilders. "Pesan yang muncul dari Inggris adalah orang dapat dan hendaknya menggabungkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebebasan berpendapat dan sekaligus menghormati keberagaman rasial dan keagamaan," kata Menlu Inggris, David Miliband.
"Kebebasan bukanlah kebebasan sejati jika melukai orang lain. Jadi marilah kita bertindak hati-hati dalam menggunakan kebebasan kita," kata Menlu Slovenia, Dimitrij Rupel.
Negara-negara Islam juga langsung menyampaikan tanggapan keras. Teheran memperingatkan konsekuensi dari langkah provokatif semacam ini. Jurubicara Deplu Iran, Mohammad Ali Hosseini, mencap video tersebut menghina dan anti-Islam serta merupakan simbol dari antagonisme yang mendalam negara-negara Barat terhadap Islam dan umat Muslim.
Geert Wilder adalah pemimpin Partij voor de Vrijheid yang anti Islam. Dia sangat ketakutan dengan perkembangan Islam di Eropa. Lewat film suntingannya itu dia ingin menunjukkan kejelekan Islam. Film Fitna yang berdurasi 17 menit merupakan guntingan film-film seperti peristiwa WTC New York ditabrak pesawat, peledakan stasiun kereta di Madrid, ceramah beberapa ulama garis keras, wawancara dengan anak Palestina, pernyataan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad, dan peristiwa kekerasan lain.
Dalam film itu Wilders juga menampilkan beberapa ayat Alquran sebagai pengantar tiap bagian film. Ayat yang diambil isinya seruan perang terhadap orang kafir. Ayat-ayat yang dicuplik antara lain Al Anfal ayat 39 dan 60, Annisa ayat 56 dan 89, dan surat Muhammad ayat 4. Wilders melukiskan kitab suci umat Islam sebagai buku fasis yang menghasut orang untuk melakukan kekerasan. (sgp, ins).
PM Belanda, Jan Peter Balkenende, di televisi setempat menjelaskan sikap pemerintah Belanda yang menyesalkan film itu. Menurut Balkenende, Kejakgung meneliti apakah ada pasal-pasal hukum pidana yang dilanggar. "Dalam situasi semacam ini akan selalu dilihat ke batas-batas yuridis," kata Balkenende yang pemimpin Partai Kristen Demokrat (CDA).
Ditambahkan bahwa film itu tidak punya tujuan lain kecuali menyakiti perasaan. "Masalahnya adalah bukan agama, tetapi penyalahgunaan (terhadapnya)," kata Balkenende.
Dia mengemukakan pemerintah Belanda menyesalkan keputusan Wilders mengedarkan film itu, sekalipun pemerintah telah memintanya agar ia menahan diri untuk tidak melepas film itu kepada publik.
Menteri Kehakiman Belanda, Ernst Hirsch Ballin bertemu dengan para tokoh agama dan keyakinan masyarakat Belanda berkaitan dengan peradaran film itu. Dia meminta masyarakat jangan sampai berpecah-belah karena ulah Wilders. “Pencitraan Islam yang dilakukan Wilders adalah bukan sikap negeri dan rakyat Belanda,” katanya.
Pertemuan dengan para tokoh agama dan keyakinan, katanya, berlangsung positif. Mereka semua tetap berkepala dingin. Ballin bergerak cepat dengan mengumpulkan para tokoh tersebut untuk dialog membicarakan mengenai Fitna, film anti-Islam bikinan Wilders, segera setelah film itu disiarkan Kamis malam atau Jumat WIB.
Tanggapan dari anggota parlemen Belanda lainnya terhadap film Wilders pun tampak merendahkan. Ketua Fraksi Kiri-Hijau, Femke Halsema, dari oposisi mengatakan, film itu tidak memuat sesuatu yang baru. Padahal Geert Wilders gencar mengatakan filmnya akan menunjukkan bukti-bukti bahwa Islam itu fasis. "Dengan itu dia telah gagal," kata Halsema.
Partai-partai koalisi yang memerintah, yakni Partai Kristen Demokrat (CDA), Partai Buruh (PvdA), dan Partai Uni Kristen (CU) menilai gambar yang ditampilkan dalam film itu adalah comotan rekaman gambar-gambar lama, lalu dikompilasi menurut visi Wilders.
Ketua Fraksi CDA, Pieter van Geel, menyebut bahwa film itu melukai keyakinan orang secara tidak perlu. Dia tetap dengan pendapatnya bahwa film semacam itu sebaiknya tidak disiarkan.
"Itu semua gambar-gambar lama. Namun bagaimana Wilders merangkainya itu sungguh sangat menakutkan," komentar pelaksana tugas Ketua Fraksi Partai Buruh Mareitte Hamer. Dia menambahkan, Wilders telah menyinggung perasaan sekelompok orang.
Partai Sosialis (SP) dalam pernyataannya menyatakan tidak melihat hal baru dalam film yang bikin heboh itu. "Itu kan cuma kliping koran dan gambar lama televisi. Dan dia seperti biasa menggeneralisasi," penilaian Partai Sosialis.
Pemimpin partai oposisi lainnya Mark Rutte dari Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD) menyebut film Wilders itu sia-sia. "Jangankan melakukan hal konstruktif dia malah menampilkan film tindakan kriminal dan teroris," kata Rutte.
"Film itu membangkitkan kesan bahwa setiap muslim itu teroris dan menggunakan kekerasan. Padahal tidak demikian. Mayoritas muslim di Belanda justru mengambil jarak terhadap penyalahgunaan agama," kata Ketua Fraksi CU, Arie Slob.
Uni Eropa juga mengutuk film itu. "Kami meyakini bahwa berbagai tindakan, seperti film yang disebut di atas, tidak membawa manfaat apa-apa selain hanya mengobarkan kebencian," kata pernyataan Presiden EU yang kini dipegang Slovenia.
"Uni Eropa dan negara anggotanya menerapkan prinsip kebebasan berpendapat yang merupakan bagian dari nilai-nilai dan tradisi kita. Namun demikian, kebebasan ini hendaknya dilaksanakan dalam semangat menghormati agama dan kepercayaan pihak lain."
Para menlu UE menggelar pertemuan tak resmi di Brdo, Slovenia, yang mengulangi seruan dalam bahasa yang lebih keras terhadap langkah Wilders. "Pesan yang muncul dari Inggris adalah orang dapat dan hendaknya menggabungkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebebasan berpendapat dan sekaligus menghormati keberagaman rasial dan keagamaan," kata Menlu Inggris, David Miliband.
"Kebebasan bukanlah kebebasan sejati jika melukai orang lain. Jadi marilah kita bertindak hati-hati dalam menggunakan kebebasan kita," kata Menlu Slovenia, Dimitrij Rupel.
Negara-negara Islam juga langsung menyampaikan tanggapan keras. Teheran memperingatkan konsekuensi dari langkah provokatif semacam ini. Jurubicara Deplu Iran, Mohammad Ali Hosseini, mencap video tersebut menghina dan anti-Islam serta merupakan simbol dari antagonisme yang mendalam negara-negara Barat terhadap Islam dan umat Muslim.
Geert Wilder adalah pemimpin Partij voor de Vrijheid yang anti Islam. Dia sangat ketakutan dengan perkembangan Islam di Eropa. Lewat film suntingannya itu dia ingin menunjukkan kejelekan Islam. Film Fitna yang berdurasi 17 menit merupakan guntingan film-film seperti peristiwa WTC New York ditabrak pesawat, peledakan stasiun kereta di Madrid, ceramah beberapa ulama garis keras, wawancara dengan anak Palestina, pernyataan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad, dan peristiwa kekerasan lain.
Dalam film itu Wilders juga menampilkan beberapa ayat Alquran sebagai pengantar tiap bagian film. Ayat yang diambil isinya seruan perang terhadap orang kafir. Ayat-ayat yang dicuplik antara lain Al Anfal ayat 39 dan 60, Annisa ayat 56 dan 89, dan surat Muhammad ayat 4. Wilders melukiskan kitab suci umat Islam sebagai buku fasis yang menghasut orang untuk melakukan kekerasan. (sgp, ins).
Kejutan dari Gus Dur
Konflik pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berakhir dengan pencopotan jabatan secara tiba-tiba sebenarnya sudah beberapa kali terjadi. Tapi kabar dilengserkannya Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB, Kamis (27/3) dini hari tadi, ternyata masih mengagetkan juga. Ada apa sih?
Mungkin tidak dibayangkan, rapat pimpinan PKB yang acaranya pelepasan Mahfud MD menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi berakhir dengan pencopotan Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum partai. Memang posisi Muhaimin Iskandar di pucuk pimpinan PKB sudah terancam pada tahun lalu. KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menuduh dia melakukan gerakan menggalang kekuatan daerah untuk menggelar Muktamar Luar Biasa dengan tujuan melengserkan Ketua Dewan Syuro PKB yang juga pamannya itu.
Maka terjadilah pembersihan orang-orang partai yang mengenai Ketua Garda Bangsa maupun pengurus di daerah seperti DPW PKB Jatim. Bahkan Sekjen PKB, Lukman Edy, juga dicopot karena dianggap tidak loyal sebab jadi menteri tidak lapor.
Waktu itu Muhaimin Iskandar masih diampuni Gus Dur dan masih diberi kepercayaan memimpin partai sebagai ujian loyalitas. Namun kali ini tak ada ampun lagi. Dalam rapat DPP PKB yang digelar tadi malam, Gus Dur mengulangi lagi rumor lama itu dan meminta tanggapan pengurus yang hadir. Untuk membuat keputusan disepakati lewat voting dengan tiga opsi. Dari 30 peserta yang hadir, 20 orang meminta Muhaimin mundur. 5 orang mendukung Muktamar Luar Biasa (MLB), 3 suara menolak MLB. 2 orang abstain. Sementara Gus Dur, Muhaimin, dan Mahfud MD tidak diberikan hak suara.
Dengan kasus ini sepertinya PKB membuat tradisi buruk dalam regenerasi yang selalu lewat konflik.
Dulu Matori Abdul Djalil, pimpinan pertama ketika PKB didirikan pada 1998, dilengserkan begitu saja oleh Gus Dur yang disetujui para kiai dan dilegalkan dalam MLB PKB di Jogjakarta.
Kesalahan Matori adalah dia konsisten dengan pendapat partai meskipun angin politik sudah berubah. Sejak awal PKB di bawah Matori dan Gus Dur telah mendukung penuh Megawati jadi presiden. Lebih-lebih setelah PDI Perjuangan memenangkan Pemilu 1999. Ketika Megawati gagal di SU MPR karena dijegal Poros Tengah, sikap politik Matori terhadap putri Bung Karno ini tidak berubah.
Saat digelar Sidang Istimewa MPR melengserkan Gus Dur dari kursi presiden dan Megawati naik menggantikannya, Matori memihak Megawati dan menyetujui Gus Dur dilengserkan. Tak ayal dia pun dipecat meskipun sempat melawan dengan memproklamasikan PKB Batu Tulis yang lalu kalah di pengadilan.
Setelah Matori, korban berikutnya adalah Alwi Sihab dan Saifullah Yusuf yang jadi Ketua Umum PKB dan Sekjen dalam Muktamar II di Semarang. Keduanya dinilai tidak loyal karena diangkat jadi menteri tidak memberitahu Gus Dur. Akibatnya PKB pecah lagi antara kubu Gus Dur dan Alwi Shihab. Dari konflik ini melahirkan partai baru PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Ulama).
Tentang pencopotan Muhaimin Iskandar semalam beberapa pengurus partai yang hadir dalam rapat menceritakan awalnya memang dari Gus Dur yang tiba-tiba mengungkit rumor lama itu. "Awal semua ini karena Gus Dur mendapat laporan dan informasi bahwa Pak Muhaimin menantang muktamar," kata Mahfud MD, mantan Ketua PKB.
Mendengar tuduhan itu, Muhaimin bersumpah dan membantah semua laporan sumber Gus Dur itu tidak benar. Menurut Muhaimin, isu itu sengaja dihembuskan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun Gus Dur tetap percaya dengan informasi yang diperolehnya.
"Lalu Ketua DPP Andi Muarli meminta Muhaimin bersumpah membuktikan bahwa tudingan Gus Dur itu tidak benar. Muhaimin pun berani bersumpah dan menyatakan tudingan itu tidak benar, tetapi Gus Dur pada pendiriannya. Dan Gus Dur menyerahkan proses selanjutnya pada rapat pleno," cerita Mahfud.
Gus Dur tidak ingin memutuskan laporan yang diperolehnya sendiri. "Saya tidak percaya tapi saya tidak memutuskan. Terserah forum," kata Gus Dur ditirukan Mahfud.
Ketua DPP PKB Hermawi F. Taslim menambahkan, justru alasan ingin memperkuat posisi PKB di dewan itulah yang memicu munculnya opsi agar Muhaimin mengundurkan diri. Karena itu Hermawi menolak bahwa mundurnya Muhaimin itu didasari atas usaha untuk mengadakan Muktamar Luar Biasa (MLB).
"Isu MLB itu 'kan sudah lama. Tadi malam Gus Dur mempertanyakan lagi soal itu. Pak Muhaimin mengatakan bahwa isu itu bukan dari beliau. Beliau justru membantah isu tersebut," cerita Hermawi.
Hermawi menuturkan, Muhaimin menyerahkan keputusan pengunduran dirinya itu kepada Gus Dur selaku pemimpin tertinggi di tubuh PKB. "Saya serahkan (pengunduran) ini kepada Gus Dur sebagai pemimpin tertinggi," kata Hermawi menirukan ucapan Muhaimin dalam rapat pleno DPP PKB. "Tidak, saya tidak mau membawa masalah ini ke pribadi. Jangan ditanyakan kepada saya. Kan bisa lewat voting," lanjut Hermawi menirukan jawaban Gus Dur terhadap pernyataan Muhaimin.
Setelah jawaban Gus Dur tersebut, barulah melakukan voting.
Seorang anggota Dewan Syura PKB, Cecep Syarifuddin, menyebutkan pencopotan lewat voting itu demokratis. "Ini dilakukan dengan melalui mekanisme voting. Mayoritas menghendaki saudara Muhaimin Iskandar mundur dari jabatannya, secara demokratis," kata politisi NU asal Jawa Barat ini.
Dia menjelaskan, keputusan ini diambil dalam rapat pleno yang dihadiri jajaran DPP PKB. Gus Dur dan Muhaimin sendiri tak ikut dalam pengambilan suara.
"Alasan paling utamanya adalah, untuk melakukan penyegaran di dalam internal PKB termasuk, untuk persiapan Pemilu 2009 dan pemenangan pilkada di beberapa daerah.Termasuk, ingin menjadikan PKB lebih baik lagi ke depannya," katanya. "Ini semua demi kebaikan partai," tandasnya.
Main Api
Di mata pengamat politik, tradisi pergantian pimpinan dengan cara ini bakal berulang terus di partai ini. "Ini akan muncul korban-korban politik selanjutnya, sebab pola ini memunculkan dendam kesumat dan cara ini akan berulang. Besok bisa saja yang mengganti Muhaimin dicopot dengan cara serupa," kata Indra J. Piliang, pengamat politik CSIS.
Menurut dia, pencopotan Muhaimin sebagai hal yang tidak rasional, apalagi bila melihat rekam jejak kesetiaan yang bersangkutan pada partai. "Ada semacam permainan jalan api yang ditempuh oleh sekelompok orang untuk menggantikan Muhaimin, untuk naik dia bakar dahulu PKB. Ini sangat merugikan PKB dan bangsa," kata Indra.
Pola pencopotan ala Muhaimin yang mendadak membuat arah politik PKB semakin sulit ditebak. "Ini tidak rasional, kesetiaan Muhaimin hilang karena ada sebuah isu. Ini ada sebuah konspirasi," katanya. Gus Dur, katanya, hanya dijadikan otorisasi dan pikiran itu tidak muncul dari Gus Dur-nya.
Maswadi Rauf, dosen politik dari UI, berpendapat pencopotan Muhaimin Iskandar oleh Gus Dur semakin menunjukkan parpol di Indonesia masih didominasi figur tunggal. "Itu kenyataan dalam kehidupan kepartaian kita. Parpol ditentukan figur tunggal. Gus Dur diakui kuat secara politik. Tidak satu pun orang yang melawan dia di PKB. Apa kata Gus Dur itu sama dengan apa kata PKB. Matori, Alwi mental di bawahnya. Bahkan, orang yang tadinya dibawa dia dan setia juga dikeluarkan seperti Mahfud, Hikam dan Khofifah," kata dia.
Dari kasus ini, kata dia, PKB merupakan partai yang menekankan pada kultur paternalisme. Keuntungannya, PKB diikuti fanatisme pengikut. "Kalau pun ada penurunan suara pada pemilu 2009 tidak besar. Jadi yang pecah itu hanya kelompok kecil, tidak mempengaruhi partai," kata Maswadi.
Kerugiannya, lanjut dia, PKB sulit menjadi partai moderen. Padalah idealnya parpol menjadi parpol yang moderen yang keputusannya ditentukan secara bersama-sama.
Lebih runyam lagi kalau Yenny Wahid menjadi calon kuat menggantikan Muhaimin Iskandar maka Gus Dur bisa menjadi celaan. "Menunjuk Yenni kesalahan besar. Itu akan menunjukkan ada nepotisme," katanya.
Yenni naik, sambung dia, tokoh NU dan tokoh senior PKB bakal kecewa. "Ini akan melemahkan Gus Dur. Penentang Gus Dur semakin menguat. Orang yang tidak setuju Gus Dur kan ada tetapi tidak bisa bicara. Gus Dur akan banyak dicela tidak hanya hanya NU pendukung PKB, tetapi juga di partainya," paparnya.
Maswadi mengatakan, Gus Dur sebaiknya memilih calon lainnya. "Jika ada calon selain Yenni akan lebih bijaksana dan lebih baik bagi citra Gus Dur," kata Maswadi. (sgp, ins).
Mungkin tidak dibayangkan, rapat pimpinan PKB yang acaranya pelepasan Mahfud MD menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi berakhir dengan pencopotan Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum partai. Memang posisi Muhaimin Iskandar di pucuk pimpinan PKB sudah terancam pada tahun lalu. KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menuduh dia melakukan gerakan menggalang kekuatan daerah untuk menggelar Muktamar Luar Biasa dengan tujuan melengserkan Ketua Dewan Syuro PKB yang juga pamannya itu.
Maka terjadilah pembersihan orang-orang partai yang mengenai Ketua Garda Bangsa maupun pengurus di daerah seperti DPW PKB Jatim. Bahkan Sekjen PKB, Lukman Edy, juga dicopot karena dianggap tidak loyal sebab jadi menteri tidak lapor.
Waktu itu Muhaimin Iskandar masih diampuni Gus Dur dan masih diberi kepercayaan memimpin partai sebagai ujian loyalitas. Namun kali ini tak ada ampun lagi. Dalam rapat DPP PKB yang digelar tadi malam, Gus Dur mengulangi lagi rumor lama itu dan meminta tanggapan pengurus yang hadir. Untuk membuat keputusan disepakati lewat voting dengan tiga opsi. Dari 30 peserta yang hadir, 20 orang meminta Muhaimin mundur. 5 orang mendukung Muktamar Luar Biasa (MLB), 3 suara menolak MLB. 2 orang abstain. Sementara Gus Dur, Muhaimin, dan Mahfud MD tidak diberikan hak suara.
Dengan kasus ini sepertinya PKB membuat tradisi buruk dalam regenerasi yang selalu lewat konflik.
Dulu Matori Abdul Djalil, pimpinan pertama ketika PKB didirikan pada 1998, dilengserkan begitu saja oleh Gus Dur yang disetujui para kiai dan dilegalkan dalam MLB PKB di Jogjakarta.
Kesalahan Matori adalah dia konsisten dengan pendapat partai meskipun angin politik sudah berubah. Sejak awal PKB di bawah Matori dan Gus Dur telah mendukung penuh Megawati jadi presiden. Lebih-lebih setelah PDI Perjuangan memenangkan Pemilu 1999. Ketika Megawati gagal di SU MPR karena dijegal Poros Tengah, sikap politik Matori terhadap putri Bung Karno ini tidak berubah.
Saat digelar Sidang Istimewa MPR melengserkan Gus Dur dari kursi presiden dan Megawati naik menggantikannya, Matori memihak Megawati dan menyetujui Gus Dur dilengserkan. Tak ayal dia pun dipecat meskipun sempat melawan dengan memproklamasikan PKB Batu Tulis yang lalu kalah di pengadilan.
Setelah Matori, korban berikutnya adalah Alwi Sihab dan Saifullah Yusuf yang jadi Ketua Umum PKB dan Sekjen dalam Muktamar II di Semarang. Keduanya dinilai tidak loyal karena diangkat jadi menteri tidak memberitahu Gus Dur. Akibatnya PKB pecah lagi antara kubu Gus Dur dan Alwi Shihab. Dari konflik ini melahirkan partai baru PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Ulama).
Tentang pencopotan Muhaimin Iskandar semalam beberapa pengurus partai yang hadir dalam rapat menceritakan awalnya memang dari Gus Dur yang tiba-tiba mengungkit rumor lama itu. "Awal semua ini karena Gus Dur mendapat laporan dan informasi bahwa Pak Muhaimin menantang muktamar," kata Mahfud MD, mantan Ketua PKB.
Mendengar tuduhan itu, Muhaimin bersumpah dan membantah semua laporan sumber Gus Dur itu tidak benar. Menurut Muhaimin, isu itu sengaja dihembuskan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun Gus Dur tetap percaya dengan informasi yang diperolehnya.
"Lalu Ketua DPP Andi Muarli meminta Muhaimin bersumpah membuktikan bahwa tudingan Gus Dur itu tidak benar. Muhaimin pun berani bersumpah dan menyatakan tudingan itu tidak benar, tetapi Gus Dur pada pendiriannya. Dan Gus Dur menyerahkan proses selanjutnya pada rapat pleno," cerita Mahfud.
Gus Dur tidak ingin memutuskan laporan yang diperolehnya sendiri. "Saya tidak percaya tapi saya tidak memutuskan. Terserah forum," kata Gus Dur ditirukan Mahfud.
Ketua DPP PKB Hermawi F. Taslim menambahkan, justru alasan ingin memperkuat posisi PKB di dewan itulah yang memicu munculnya opsi agar Muhaimin mengundurkan diri. Karena itu Hermawi menolak bahwa mundurnya Muhaimin itu didasari atas usaha untuk mengadakan Muktamar Luar Biasa (MLB).
"Isu MLB itu 'kan sudah lama. Tadi malam Gus Dur mempertanyakan lagi soal itu. Pak Muhaimin mengatakan bahwa isu itu bukan dari beliau. Beliau justru membantah isu tersebut," cerita Hermawi.
Hermawi menuturkan, Muhaimin menyerahkan keputusan pengunduran dirinya itu kepada Gus Dur selaku pemimpin tertinggi di tubuh PKB. "Saya serahkan (pengunduran) ini kepada Gus Dur sebagai pemimpin tertinggi," kata Hermawi menirukan ucapan Muhaimin dalam rapat pleno DPP PKB. "Tidak, saya tidak mau membawa masalah ini ke pribadi. Jangan ditanyakan kepada saya. Kan bisa lewat voting," lanjut Hermawi menirukan jawaban Gus Dur terhadap pernyataan Muhaimin.
Setelah jawaban Gus Dur tersebut, barulah melakukan voting.
Seorang anggota Dewan Syura PKB, Cecep Syarifuddin, menyebutkan pencopotan lewat voting itu demokratis. "Ini dilakukan dengan melalui mekanisme voting. Mayoritas menghendaki saudara Muhaimin Iskandar mundur dari jabatannya, secara demokratis," kata politisi NU asal Jawa Barat ini.
Dia menjelaskan, keputusan ini diambil dalam rapat pleno yang dihadiri jajaran DPP PKB. Gus Dur dan Muhaimin sendiri tak ikut dalam pengambilan suara.
"Alasan paling utamanya adalah, untuk melakukan penyegaran di dalam internal PKB termasuk, untuk persiapan Pemilu 2009 dan pemenangan pilkada di beberapa daerah.Termasuk, ingin menjadikan PKB lebih baik lagi ke depannya," katanya. "Ini semua demi kebaikan partai," tandasnya.
Main Api
Di mata pengamat politik, tradisi pergantian pimpinan dengan cara ini bakal berulang terus di partai ini. "Ini akan muncul korban-korban politik selanjutnya, sebab pola ini memunculkan dendam kesumat dan cara ini akan berulang. Besok bisa saja yang mengganti Muhaimin dicopot dengan cara serupa," kata Indra J. Piliang, pengamat politik CSIS.
Menurut dia, pencopotan Muhaimin sebagai hal yang tidak rasional, apalagi bila melihat rekam jejak kesetiaan yang bersangkutan pada partai. "Ada semacam permainan jalan api yang ditempuh oleh sekelompok orang untuk menggantikan Muhaimin, untuk naik dia bakar dahulu PKB. Ini sangat merugikan PKB dan bangsa," kata Indra.
Pola pencopotan ala Muhaimin yang mendadak membuat arah politik PKB semakin sulit ditebak. "Ini tidak rasional, kesetiaan Muhaimin hilang karena ada sebuah isu. Ini ada sebuah konspirasi," katanya. Gus Dur, katanya, hanya dijadikan otorisasi dan pikiran itu tidak muncul dari Gus Dur-nya.
Maswadi Rauf, dosen politik dari UI, berpendapat pencopotan Muhaimin Iskandar oleh Gus Dur semakin menunjukkan parpol di Indonesia masih didominasi figur tunggal. "Itu kenyataan dalam kehidupan kepartaian kita. Parpol ditentukan figur tunggal. Gus Dur diakui kuat secara politik. Tidak satu pun orang yang melawan dia di PKB. Apa kata Gus Dur itu sama dengan apa kata PKB. Matori, Alwi mental di bawahnya. Bahkan, orang yang tadinya dibawa dia dan setia juga dikeluarkan seperti Mahfud, Hikam dan Khofifah," kata dia.
Dari kasus ini, kata dia, PKB merupakan partai yang menekankan pada kultur paternalisme. Keuntungannya, PKB diikuti fanatisme pengikut. "Kalau pun ada penurunan suara pada pemilu 2009 tidak besar. Jadi yang pecah itu hanya kelompok kecil, tidak mempengaruhi partai," kata Maswadi.
Kerugiannya, lanjut dia, PKB sulit menjadi partai moderen. Padalah idealnya parpol menjadi parpol yang moderen yang keputusannya ditentukan secara bersama-sama.
Lebih runyam lagi kalau Yenny Wahid menjadi calon kuat menggantikan Muhaimin Iskandar maka Gus Dur bisa menjadi celaan. "Menunjuk Yenni kesalahan besar. Itu akan menunjukkan ada nepotisme," katanya.
Yenni naik, sambung dia, tokoh NU dan tokoh senior PKB bakal kecewa. "Ini akan melemahkan Gus Dur. Penentang Gus Dur semakin menguat. Orang yang tidak setuju Gus Dur kan ada tetapi tidak bisa bicara. Gus Dur akan banyak dicela tidak hanya hanya NU pendukung PKB, tetapi juga di partainya," paparnya.
Maswadi mengatakan, Gus Dur sebaiknya memilih calon lainnya. "Jika ada calon selain Yenni akan lebih bijaksana dan lebih baik bagi citra Gus Dur," kata Maswadi. (sgp, ins).
Film ‘Fitna’ Ancam Ketegangan Barat-Islam
Sebuah film pendek hasil suntingan dari beberapa film dokumenter berjudul Fitna telah memicu ketegangan baru di Eropa. Film berdurasi 17 menit itu dibuat oleh anggota parlemen Belanda yang anti Islam, Geert Wilders.
Film itu diumumkan dalam websites partai pimpinan Wilders, Partij voor de Vrijheid (Partai untuk Kebebasan) yang juga diakseskan ke liveleak.com, pada Kamis malam atau Jumat (28/3) WIB. Padahal sidang gugatan sela di Pengadilan Rotterdam yang diajukan oleh organisasi muslim di Belanda yang menggugat film itu digelar hari ini juga.
Film itu juga dimasukkan di situs youtube yang dapat diakses oleh siapa pun.
Pemerintah Belanda pun khawatir film itu berdampak buruk bagi konstelasi politik dan ekonomi negerinya mengingat kasus kartun Nabi Muhammad pernah terjadi di Denmark yang membuat barang-barang negeri itu diboikot. Karena itu pemerintah Belanda secara resmi mengambil jarak terhadap isi film ini dan menegaskan bahwa visi Wilders tidak mewakili negeri dan rakyat Belanda.
Perdana Menteri Belanda, Jan Peter Balkenende, pun menolak film yang menebarkan kebencian itu. "Film itu mengidentikkan Islam dengan kekerasan. Kita menolak interpretasi itu," kata Balkenende.
Film itu potongan dari beberapa film penyerangan WTC di New York dan sebuah stasiun di Madrid yang oleh Wilders yang dikaitkan dengan tafsir ayat Alquran. Pencomotan ayat Alquran inilah dinilai tidak tepat karena sepotong-potong sehingga kehilangan konteksnya.
Adegan film dibuka dengan pesawat menghantam menara kembar WTC pada 11 September 2001 silam yang ditambahi suara seseorang dari ujung telepon melaporkan keadaan bahaya. Kemudian disambung potongan film korban tewas dalam peristiwa pemboman kereta bawah tanah di Madrid, Spanyol, pada 2004.
Selanjutnya Wilders menunjukkan potongan sebuah ayat Alquran yang diterjemahkan sebagai dasar keyakinan bagi orang Islam menebar 'teror terhadap musuh Allah'. Adegan ini menjadi bagian film dari menit kedua hingga menit kesepuluh.
Bagian akhir film ini ditampilkan gambar kartun Nabi Muhammad SAW dengan surban berbentuk bom di kepala. Kartun ini diambil dari kartun Jyllands-Posten, surat kabar Denmark yang menghebohkan itu. Dalam film itu digambarkan setelah beberapa detik surban bom itu meledak.
Publikasi itu langsung menimbulkan reaksi. Pengelola situs youtube untuk berhati-hati mengeluarkan peringatan kepada pengakses sebelum klip film di-download bahwa film ini berpotensi menyerang pihak tertentu.
Media massa Belanda pun membuat headline penyiaran film itu yang mengkhawatirkan reaksi umat Islam. Di kolom komentar youtube sendiri masuk banyak protes keras yang disampaikan pengakses.
Beberapa komentar keras menyebut Wilder sebagai seorang yang rasis.
Pengacara terkenal Belanda, Gerard Spong, dalam acara talkshow Pauw & Witteman tadi pagi, mengomentari film Wilders tersebut jelas-jelas haatzaaien atau menyebarkan kebencian. "Dan itu strafbaar (bisa dijatuhi hukuman)," ujar Spong.
Menurut Spong, pernyataan itu menyugesti masyarakat umum bahwa Islam mengancam mereka dan bisa menggerakkan masyarakat umum Belanda untuk membenci dan memusuhi penganut agama Islam.
Spong merujuk pada deretan pernyataan Wilders sebelumnya yang menyebut bahwa Alquran adalah kitab fasis. Penyebutan kitab suci sebuah agama sebagai fasis ini, menurut Spong, jelas-jelas melawan hukum.
Apa motif Geert Wilders membuat film itu? Politikus ultra kanan itu tampaknya paranoid atas penyebaran Islam di Eropa. Karena itu dia dengan film itu ingin menghentikan penyebaran Islam.
“Setelah Nazi (1945) dan komunisme (1989), kini saatnya Eropa harus menaklukkan ideologi Islam. Stop islamisasi. Pertahankan kebebasan kita,” katanya.
Wilders punya pandangan, orang Islam menginginkan masyarakat Eropa harus memberi ruang, tapi Islam tidak memberikan ruang. “Pemerintah menyuruh Anda untuk mempunyai respek untuk Islam, tapi Islam sama sekali tidak mempunyai respek untuk Anda,” tandasnya.
Katanya, Islam mau menguasai, menindas dan bermaksud menghancurkan peradaban Barat.
Wilders mengatakan filmnya adalah peingatan terakhir sebelum Belanda dan Eropa dikuasai Islam.
Soal sorban bom yang meledak itu, katanya, bukan suara bom meledak, melainkan menggambarkan islam seperti kilat dan petir di Belanda.
Di Indonesia sejak awal sudah muncul kecaman keras dilontarkan tokoh Islam seperti Ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, dan Ketua MUI, Umar Shihab.
Pemerintah Indonesia pun mengutuk keras beredarnya film Fitna yang disebarluaskan Wilders. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Kristiarto Legowo, mengatakan, isi film yang melecehkan umat Islam itu dinilai sangat membahayakan perdamaiana antar umat beragama di dunia.
Pemerintah Indonesia akan meminta parlemen Belanda mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan terhadap Geert Wilders. "Sangat disesalkan Geert Wilders yang seorang anggota Parlemen Belanda melakukan tindakan tidak bertanggung jawab seperti itu," ungkap Kris.
Pemerintah juga meminta agar masyarakat, khususnya umat Islam tidak terprovokasi dengan film tersebut. "Pemutaran film ini bertentangan dengan upaya membangun dialog perdamaian antar umat beragama," ujarnya.
Berbarengan dengan penyiaran film itu, Dewan Hak Asasi Manusia PBB pagi tadi meloloskan sebuah resolusi yang mengecam penggunaan media untuk "mengobarkan aksi kekerasan, ketakutan atau sikap tidak toleran yang terkait dan diskriminasi" terhadap Islam atau agama-agama lain.
Resolusi itu disetujui oleh 21 dari 47 negara anggota dewan tersebut, sementara 14 abstein dan 10 menolak, termasuk Slovenia atas nama Uni Eropa.
Dalam pernyataan yang menentang resolusi itu, utusan Slovenia mengingatkan bahwa poin mengenai penistaan agama mengandung "acuan tegas yang bersifat satu pihak terhadap Islam".
Sejumlah media Barat menjadi sorotan karena perlakuan mereka atas permasalahan yang menyangkut Islam.
Surat kabar Denmark dikecam karena mencetak kartun-kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad.
Resolusi Dewan HAM PBB itu mengungkapkan "keprihatinan yang dalam atas keadaan serius belakangan ini mengenai pengklisean yang disengaja terhadap agama, pengikut mereka dan orang-orang suci di media dan oleh partai-partai politik serta kelompok di sejumlah masyarakat, dan atas provokasi yang berkaitan dan ekploitasi politis". Dewan itu juga sangat prihatin atas upaya-upaya yang mengidentifikasi Islam dengan terorisme, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. (sgp, ins).
Film itu diumumkan dalam websites partai pimpinan Wilders, Partij voor de Vrijheid (Partai untuk Kebebasan) yang juga diakseskan ke liveleak.com, pada Kamis malam atau Jumat (28/3) WIB. Padahal sidang gugatan sela di Pengadilan Rotterdam yang diajukan oleh organisasi muslim di Belanda yang menggugat film itu digelar hari ini juga.
Film itu juga dimasukkan di situs youtube yang dapat diakses oleh siapa pun.
Pemerintah Belanda pun khawatir film itu berdampak buruk bagi konstelasi politik dan ekonomi negerinya mengingat kasus kartun Nabi Muhammad pernah terjadi di Denmark yang membuat barang-barang negeri itu diboikot. Karena itu pemerintah Belanda secara resmi mengambil jarak terhadap isi film ini dan menegaskan bahwa visi Wilders tidak mewakili negeri dan rakyat Belanda.
Perdana Menteri Belanda, Jan Peter Balkenende, pun menolak film yang menebarkan kebencian itu. "Film itu mengidentikkan Islam dengan kekerasan. Kita menolak interpretasi itu," kata Balkenende.
Film itu potongan dari beberapa film penyerangan WTC di New York dan sebuah stasiun di Madrid yang oleh Wilders yang dikaitkan dengan tafsir ayat Alquran. Pencomotan ayat Alquran inilah dinilai tidak tepat karena sepotong-potong sehingga kehilangan konteksnya.
Adegan film dibuka dengan pesawat menghantam menara kembar WTC pada 11 September 2001 silam yang ditambahi suara seseorang dari ujung telepon melaporkan keadaan bahaya. Kemudian disambung potongan film korban tewas dalam peristiwa pemboman kereta bawah tanah di Madrid, Spanyol, pada 2004.
Selanjutnya Wilders menunjukkan potongan sebuah ayat Alquran yang diterjemahkan sebagai dasar keyakinan bagi orang Islam menebar 'teror terhadap musuh Allah'. Adegan ini menjadi bagian film dari menit kedua hingga menit kesepuluh.
Bagian akhir film ini ditampilkan gambar kartun Nabi Muhammad SAW dengan surban berbentuk bom di kepala. Kartun ini diambil dari kartun Jyllands-Posten, surat kabar Denmark yang menghebohkan itu. Dalam film itu digambarkan setelah beberapa detik surban bom itu meledak.
Publikasi itu langsung menimbulkan reaksi. Pengelola situs youtube untuk berhati-hati mengeluarkan peringatan kepada pengakses sebelum klip film di-download bahwa film ini berpotensi menyerang pihak tertentu.
Media massa Belanda pun membuat headline penyiaran film itu yang mengkhawatirkan reaksi umat Islam. Di kolom komentar youtube sendiri masuk banyak protes keras yang disampaikan pengakses.
Beberapa komentar keras menyebut Wilder sebagai seorang yang rasis.
Pengacara terkenal Belanda, Gerard Spong, dalam acara talkshow Pauw & Witteman tadi pagi, mengomentari film Wilders tersebut jelas-jelas haatzaaien atau menyebarkan kebencian. "Dan itu strafbaar (bisa dijatuhi hukuman)," ujar Spong.
Menurut Spong, pernyataan itu menyugesti masyarakat umum bahwa Islam mengancam mereka dan bisa menggerakkan masyarakat umum Belanda untuk membenci dan memusuhi penganut agama Islam.
Spong merujuk pada deretan pernyataan Wilders sebelumnya yang menyebut bahwa Alquran adalah kitab fasis. Penyebutan kitab suci sebuah agama sebagai fasis ini, menurut Spong, jelas-jelas melawan hukum.
Apa motif Geert Wilders membuat film itu? Politikus ultra kanan itu tampaknya paranoid atas penyebaran Islam di Eropa. Karena itu dia dengan film itu ingin menghentikan penyebaran Islam.
“Setelah Nazi (1945) dan komunisme (1989), kini saatnya Eropa harus menaklukkan ideologi Islam. Stop islamisasi. Pertahankan kebebasan kita,” katanya.
Wilders punya pandangan, orang Islam menginginkan masyarakat Eropa harus memberi ruang, tapi Islam tidak memberikan ruang. “Pemerintah menyuruh Anda untuk mempunyai respek untuk Islam, tapi Islam sama sekali tidak mempunyai respek untuk Anda,” tandasnya.
Katanya, Islam mau menguasai, menindas dan bermaksud menghancurkan peradaban Barat.
Wilders mengatakan filmnya adalah peingatan terakhir sebelum Belanda dan Eropa dikuasai Islam.
Soal sorban bom yang meledak itu, katanya, bukan suara bom meledak, melainkan menggambarkan islam seperti kilat dan petir di Belanda.
Di Indonesia sejak awal sudah muncul kecaman keras dilontarkan tokoh Islam seperti Ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, dan Ketua MUI, Umar Shihab.
Pemerintah Indonesia pun mengutuk keras beredarnya film Fitna yang disebarluaskan Wilders. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Kristiarto Legowo, mengatakan, isi film yang melecehkan umat Islam itu dinilai sangat membahayakan perdamaiana antar umat beragama di dunia.
Pemerintah Indonesia akan meminta parlemen Belanda mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan terhadap Geert Wilders. "Sangat disesalkan Geert Wilders yang seorang anggota Parlemen Belanda melakukan tindakan tidak bertanggung jawab seperti itu," ungkap Kris.
Pemerintah juga meminta agar masyarakat, khususnya umat Islam tidak terprovokasi dengan film tersebut. "Pemutaran film ini bertentangan dengan upaya membangun dialog perdamaian antar umat beragama," ujarnya.
Berbarengan dengan penyiaran film itu, Dewan Hak Asasi Manusia PBB pagi tadi meloloskan sebuah resolusi yang mengecam penggunaan media untuk "mengobarkan aksi kekerasan, ketakutan atau sikap tidak toleran yang terkait dan diskriminasi" terhadap Islam atau agama-agama lain.
Resolusi itu disetujui oleh 21 dari 47 negara anggota dewan tersebut, sementara 14 abstein dan 10 menolak, termasuk Slovenia atas nama Uni Eropa.
Dalam pernyataan yang menentang resolusi itu, utusan Slovenia mengingatkan bahwa poin mengenai penistaan agama mengandung "acuan tegas yang bersifat satu pihak terhadap Islam".
Sejumlah media Barat menjadi sorotan karena perlakuan mereka atas permasalahan yang menyangkut Islam.
Surat kabar Denmark dikecam karena mencetak kartun-kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad.
Resolusi Dewan HAM PBB itu mengungkapkan "keprihatinan yang dalam atas keadaan serius belakangan ini mengenai pengklisean yang disengaja terhadap agama, pengikut mereka dan orang-orang suci di media dan oleh partai-partai politik serta kelompok di sejumlah masyarakat, dan atas provokasi yang berkaitan dan ekploitasi politis". Dewan itu juga sangat prihatin atas upaya-upaya yang mengidentifikasi Islam dengan terorisme, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. (sgp, ins).
Langganan:
Postingan (Atom)